Sulut, FokuslineNews.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Sulut mendatangi kantor DPRD Sulut, Kamis (02/03/2023).
Demo mahasiswa itu berisi penolakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja.
“Kami menuntut pemerintah dan DPR mencabut Perpu Cipta Kerja karena yang dirugikan adalah masyarakat,” teriak para pendemo.
DPRD melalui Wakil ketua Victor Mailangkay dan Anggota Melky Jakhin Pangemanan menerima dan menanggapi tuntutan para demonstran.
Melky Pangemanan pada kesempatan itu mengatakan bahwa inilah realitas sosial yang terjadi hari ini.
“Kami mengapresiasi bahwa ada kepekaan juga yang muncul dan lahir dari rahim mahasiswa untuk melihat suatu problematika daerah dan bangsa kita,” katanya.
Personil Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum itu mengingatkan kepada para mahasiswa terkait aspirasi penolakan Perpu Cipta Kerja yang disampaikan pada unjuk rasa sebelumnya, sudah dikerjakan DPRD Sulut.
“Tanggal 20 April 2022, kami membawa setiap aspirasi terkait dengan pasal-pasal dan ayat yang menjadi penolakan dari mahasiswa. Tanggal 16 September 2022, kami juga meneruskan ini kepada pemerintah pusat,” Kata MJP.
“Tuntutan mahasiswa dikawal dan tidak ada satu poin yang diusulkan yang dielimir atau dihapus oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Itu kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” Tambah Melky.
Sebelum aspirasi itu disampaikan ke pusat, kata MJP, lebih dulu terjadi diskursus cukup panjang dengan kaum mahasiswa kalah itu, juga mengundang berbagai pihak terkait yang duduk bersama DPRD Sulut di antaranya Ketua Fransiscus Andi Silangen, para wakil ketua, dan anggota yang ada.
(Lia)
0 comentários:
Posting Komentar