Jakarta, Fokuslinenews.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina dan anak usahanya selama periode 2018-2023. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.
*Modus Operandi: Manipulasi Impor dan Pengoplosan BBM*
Penyidikan mengungkap bahwa para tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, diduga melakukan manipulasi dalam impor minyak mentah dan produk kilang. Mereka mengabaikan kewajiban untuk memprioritaskan pembelian minyak mentah domestik dengan alasan tidak sesuai spesifikasi kilang, padahal kenyataannya memenuhi syarat. Selain itu, ditemukan praktik pengoplosan BBM dengan mencampur Pertalite (RON 90) dengan Pertamax (RON 92) dan menjualnya dengan harga lebih tinggi, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi negara.
*Gaji dan Fasilitas Mewah Petinggi Pertamina*
Ironisnya, para petinggi Pertamina yang terlibat dalam kasus ini diketahui menerima gaji dan fasilitas yang sangat tinggi. Berdasarkan laporan keuangan 2023, total kompensasi untuk jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina Patra Niaga mencapai US$19,1 juta atau sekitar Rp313 miliar. Jika dibagi rata untuk tujuh anggota direksi dan komisaris, setiap orang menerima sekitar Rp21,8 miliar per tahun atau Rp1,8 miliar per bulan.
Selain gaji pokok, mereka juga menikmati berbagai tunjangan, seperti tunjangan perumahan sebesar 85 persen dari gaji pokok, asuransi kesehatan, dan fasilitas kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya. Namun, meskipun telah mendapatkan penghasilan yang sangat besar, para petinggi ini masih tergoda untuk melakukan korupsi demi memperkaya diri sendiri.
*Reaksi Publik dan Langkah Hukum*
Kasus ini memicu kemarahan publik yang mempertanyakan integritas dan moralitas para petinggi BUMN. Kejagung terus melakukan penyelidikan mendalam dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring dengan perkembangan kasus. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas pelaku korupsi guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan sumber daya negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat. Diharapkan penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. (C.R)
0 comentários:
Posting Komentar