SANGIHE, Fokuslinenews - Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari SE.,ME minta agar Sapta membara
diintegrasikan secara konsisten dan eksplisit ke dalam seluruh dokumen perencanaan baik itu renja maupun RKPD. Hal ini disampaikan saat membuka Musrembang RKPD tahun 2026 di Tahuna Beach Hotel pada Selasa (22/4/2025) yang turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahar, Sekretaris Daerah, seluruh Perangkat Daerah, para Camat dan tamu undangan lainnya.
Bupati mengajak seluruh peserta musrembang untuk menaikan puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan bersinergi dalam forum perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah renja tahun 20026.
Forum ini bukan sekedar rutinitas birokrasi tetapi menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Kepulauan benar-benar berpihak kepada kebutuhan real masyarakat.
"Dalam forum ini saya ingin menekankan beberapa hal penting di antara lain, pertama seluruh proses penyusunan program dan kegiatan harus didasarkan pada kajian agar masalah dan regulasi yang berlaku kita tidak boleh lagi terjebak dalam pengulangan isi dokumen perencanaan yang tidak berubah dari tahun ke tahun, padahal masalah yang sama tetap terjadi. perencanaan yang baik adalah yang lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap akar persoalan bukan sekedar mengisi ruang dalam dokumen dengan target kerja yang tidak mencerminkan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat,"ucap Thungari diawal sambutannya
Bupati juga tegaskan bahwa Sapta membara melalui tujuh arah kebijakan prioritas ini bukan sekedar jargon tetapi merupakan komitmen dan pondasi pembangunan Daerah yang menyentuh langsung ke kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai wilayah kepulauan perbatasan dan rawan bencana
"Oleh karena itu saya minta agar Sapta membara diintegrasikan secara konsisten dan eksplisit ke dalam seluruh dokumen perencanaan baik itu renja maupun RKPD,"tegasnya.
Ini 7 hal utama yang perlu mendapatkan perhatian.
1. Tata kelola pemerintahan struktur birokrasi yang belum efisien keterbatasan kapasitas SDM aparatur dalam menerjemahkan regulasi dalam mendukung percepatan layanan rendahnya inovasi serta belum optimalnya sedikit jelas digitalisasi pemerintahan.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar keterbatasan akses air bersih listrik pangan dan layanan telekomunikasi daerah terpencil memerlukan kajian data yang tepat untuk solusi yang cepat.
3. Pertumbuhan ekonomi memanfaatkan potensi unggulan seperti perikanan perkebunan pariwisata dan UMKM masih terbatas akibat minimnya dukungan kaji tindak terhadap permasalahan mendasar pada sektor keunggulan tersebut.
4. Peningkatan pelayanan sosial keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata serta tingginya angka pengangguran muda
5. Pelestarian budaya dan religius tantangan dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah modernisasi
6. Pengelolaan sumber daya alam tingginya resiko bencana alam dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan.
7. Pemberdayaan generasi muda yaitu kesiapan kita sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi yang masih belum optima.
Thungari juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyusun program berbasis data yang valid data yang diambil dari sumbernya dan terupdate setiap tahun sesuai dengan hasil intervensi program yang dilakukan terukur dan relevan.
"Contohnya data kemiskinan ekstrem tolonglah diukur dengan baik karena data kemiskinan kita salah satu yang tertinggi di Sulawesi Utara. jangan sampai kata pasif dan miskin itu memabukkan banyak masyarakat. kita mengaku miskin kita tidak lagi punya waktu dan anggaran untuk program setiap kegiatan harus berdampak dan setiap program harus menyelesaikan masalah bukan sekedar mengulang-ulang masalah yang sama dari tahun ke tahun," kuncinya.
(dys)
0 comentários:
Posting Komentar